Bicara kala ini, kita tengah menikmati dan menghadapi gempuran budaya pop yang tak henti-hentinya tersaji mulai dari dalam rumah sendiri. Anak, remaja dan pemuda adalah konsumen terbesar yang melahap sajian itu serta berlomba untuk mengikuti trend yang disebar lewat film, musik, komik, kartun, novel, buku, pertunjukan seni, internet dan lain sebagainya. Dalam narasi besar banyak yang menyakini bahwa kini tengah terjadi adalah sebuah perang peradaban. Maka tak perlu heran jika Bith, seorang pemuda yang tinggal dan tumbuh di Desa Budaya Lekaq Kidau menceritakan betapa sulit baginya untuk memainkan Sampek (gitar Dayak) karena notasinya tidak benar-benar jelas baginya. Lain halnya dengan gitar biasa, kalau melodi macam lagu-lagu Peterpan, Radja dan Samsons akan dimainkannya nyaris tak berbeda dengan permainan grup aslinya. Hasilnya, kesenian dan budaya tradisional semakin tersisih dan tidak merangsang minat anak-anak muda untuk mengelutinya.
Di balik itu kesadaran untuk terus menjaga warisan seni budaya leluhur sebenarnya juga tidak pernah redup. Niat, semangat dan komitment dengan gampang didengar lewat segenap pidato, visi-misi dan program berbagai pihak. Dokumentasi juga terus dilakukan dan panggung untuk mementaskannya juga disediakan. Erau, yang pada awalnya adalah peringatan untuk merayakan naik tahtanya sang Raja, kini dikenal sebagai festival tahunan yang menjadi panggung pentas pertunjukkan berbagai kesenian yang berlatar belakang budaya suku dan sub suku yang tinggal di wilayah Kutai Kartanegara, mencoba untuk terus bertahan meski masa depannya masih tampak buram.
Erau dan Kutai Kartanegara
Erau dan Kerajaan Kutai Kartanegara bagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Erau untuk pertama kali dilaksanakan dalam bentuk upacara tijak tanah dan mandi ke tepian untuk Aji Batara Agung Dewa Sakti pada usianya yang ke 5. Dia inilah yang kemudian menjadi menjadi Raja Kutai Kartanegara yang pertama (1300-1325). Penobatan Aji Batara Agung Dewa Sakti menjadi Raja juga diadakan lewat upacara Erau. Sejak saat itulah Erau selalu diadakan setiap terjadi penggantian atau penobatan Raja-Raja Kutai Kartanegara. Dalam perkembangannya upacara Erau juga diadakan untuk pemberian gelar dari Raja kepada tokoh atau pemuka masyarakat yang dianggap berjasa terhadap Kerajaan.
Selain sebagai upacara kerajaan, istilah Erau sebenarnya juga dipakai atau dikenal sebagai sebutan acara atau ritual dalam kehidupan berbagai suku ’asli’ di pulau Kalimantan. Di Kota Bontang, warga Guntung secara rutin mengelar Erau Pelas Banua. Menurut sejarahnya Erau Pelas Banua ini telah dilaksanakan sejak jaman pemerintahan Sultan Sulaiman XVII. Dalam tradisi masyarakat Dayak juga dikenal perayaan Erau atau Pelas Tahun. Masyarakat Tunjung Benuaq menyebutnya sebagai Nggugu Tahun. Dan kini perayaan semacam ini dilaksanakan setiap tahun di Kabupaten Kutai Barat yang ditandai dengan upacara penombakan kerbau. Masyarakat Kabupaten Berau juga mengenal perayaan semacam Erau yang disebut dengan Birau.
Kembali kepada Erau dan keterkaitannya dengan Kutai Kartanegara, Halimi Hadibrata, dalam studinya atas naskah Salasilah Kutai menemukan dan menyimpulkan bahwa tradisi Erau dalam Kerajaan Kutai Kartanegara menunjukkan jenis-jenis upacara adat yang terdiri atas :
• Upacara sepanjang hayat yang berkaitan dengan fase peralihan dan penyatuan hidup individu sejak kelahiran sampai dengan kematian.
• Upacara adat kerajaan yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kemakmuran
Dengan demikian upacara Erau mempunyai dua domain yakni domain individu dan publik. Pada wilayah individu adalah upacara adat yang berkaitan dengan fase hidup sepanjang hayat terdiri atas : Upacara adat kelahiran , upacara adat turun ke tanah dan mandi di sungai, upacara adat pemberian gelar kehormatan, upacara adat perkawinan dan berbelian dan upacara adat kematian. Sementara pada wilayah publik, upacara adat kerajaan adalah upacara kenaikan tahta dan kemudian juga pemberian gelar kehormatan.
Erau versi kerajaan inilah yang amat populer atau dikenal luas oleh masyarakat baik di dalam maupun diluar Kalimantan Timur. Sehingga seolah-olah Erau identik dengan perayaan adat di Kabupaten Kutai Kartanegara semata. Hal mana bisa dimaklumi karena Erau Kerajaanlah yang menyertai Kerajaan Kutai Kartanegara mulai dari tumbuh kembangnya sampai pada peralihan kekuasaan dan bahkan sampai saat ini.
Sejarah Erau dan Kutai Kartanegara yang tak terpisahkan itu, sama-sama membawa jejak-jekak percampuran budaya (Multikultural Purba). Dlam paparan lebih lanjut, Halimi mengungkapkan, baik dalam Erau maupun kerajaan sekurang-kurangnya bisa ditemukan 3 pengaruh kebudayaan yaitu :
• Kebudayaan Hindu India termasuk kepercayaan lokal (animisme dan dinamisme).
• Kebudayaan Hindu Jawa (Majapahit).
• Kebudayaan Islam (Melayu, Bugis, Banjar).
Keragaman atau percampuran memang melekat dalam cerita sejarah atas asal-usul berdirinya kerajaan Kutai Kartanegara. Baik dalam dokumen lama (purba) maupun telaah para ahli sejarah. Memang tidak ada cerita tunggal tentang kemunculan kerajaan Kutai. Ada catatan yang mengkaitkan kemunculan Kerajaan Kutai Kartanegara dengan pelarian dari Kerajaan Singosari, namun ada juga yang menghubungkan dengan Kerajaan Majapahit yang menempatkan otoritas kekuasaan di daerah taklukan. Dalam catatan berikutnya Kerajaan Kutai Kartanegara berhasil menahklukan dan mengambil alih simbol-simbol serta kekayaan Kerajaan Kutai Mulawarman. Kerajaan Kutai Mulawarman adalah kerajaan Hindu tertua yang jauh lebih dahulu ada di wilayah Kalimantan. Pada masa-masa akhir, kerajaan ini sempat hidup berdampingan dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang baru berkembang.
Fenomena percampuran dalam Kerajaan Kutai Kartanegara terus berlanjut dalam bentuk ’perkawinan politik’. Hal ini dilakukan oleh calon raja atau raja itu sendiri dengan puteri dari Kutai Mulawarman, Kerajaan di Sulawesi Selatan, Pasir dan lain sebagainya. Tentu ini semua membawa pengaruh dalam dinamika kehidupan maupun kebudayaan keraton. Dengan demikian jika Erau dikaitkan dengan Kutai maka akan berdimensi banyak. Kutai bisa dalam arti wilayah kekuasaan, wilayah kebudayaan dan Kutai sebagai wilayah etnisitas. Maka Erau sebenarnya sebuah realitas kompleks baik dari sisi kontinuitas maupun diskontinuitas dalam perjalanan sejarahnya.
Teater Hitam Putih
Ada banyak versi tentang Erau. Namun sebagai sebuah perayaan publik, Erau sebagai mana dituliskan oleh Drs. Aji Surya Dharma berasal dari bahasa Kutai ’eroh’ berarti ramai, riuh atau suasana yang penuh sukacita. Secara singkat upacara Erau yang pelaksanaannya dilakukan oleh kerabat Keraton dengan mengundang seluruh tokoh pemuka masyarakat (petinggi) yang mengabdi kepada kerajaan. Mereka datang dari seluruh pelosok wilayah kerajaan dengan membawa bekal bahan makanan, ternak, buah-buahan, dan juga para seniman. Dalam upacara Erau ini, Sultan serta kerabat Keraton lainnya memberikan jamuan makan kepada rakyat dengan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya sebagai tanda terima kasih Sultan atas pengabdian rakyatnya. Dalam entri kamus Bahasa Indonesia, Erau diartikan sebagai acara adat di Kutai Kartanegara. Sementara itu Johansyah Balham dalam cerita roman sejarah ”Runtuhnya Martadipura” (tahun 2003) menyebutkan Erau sebagai sebuah pesta yang ditunggu-tunggu. Hari-hari itu segala bentuk ketangkasan (judi) dan minuman keras seperti dibebaskan. Pemuda-pemudi banyak memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari dan memadu cinta.
Erau memang tidak berdimensi tunggal. Masing-masing kelompok masyarakat mengartikan berdasarkan perspektif dan kepentingan mereka. Namun Erau pada wilayah public sebenarnya lebih mengacu pada rangkaian upacara untuk penobatan raja. Dalam Salasilah Kutai susunan atau rangkaian acara Erau untuk penobatan raja digambarkan sebagai berikut :
• Hari pertama : Upacara menjamu Benua (kota). Maksud dari upacara ini adalah untuk memanggil Sang Hiyang-Hiyang (yang berada di kayangan dan berjumlah 37) untuk diminta doa restunya agar acara berjalan lancar tanpa halangan.
• Hari kedua : Acara beredar. Para belian dan pangkoan diikuti oleh seorang kepala adat akan berjalan keliling ruangan dalam kenatan sebanyak tujuh putaran.
• Hari ketiga : Upacara mendirikan ayu. Perlengkapan ayu diletakkan diatas butiran beras (beras tambak karang) warna-warni dan dihias dengan daun enau, daun kelapa dan lain-lain. Malamnya diadakan acara menjoget dan tari ganjur yang diikuti tamu serta raja. Setelah itu ada upacara naik ayu dan kemudian upacara gajah rendu. Terakhir para petinggi akan ke pinggiran sungai Mahakam untuk mengambil air tuli. Air yang ditaruh dalam guci ini akan disimpan dalam ruangan upacara. Raja berada paling depan dalam iringan untuk membawa air dari sungai ke ruang upacara.
• Hari keempat, kelima dan keenam : Mengulang upacara hari ketiga.
• Hari ketujuh : Upacara pengambilan air di Tanjung Riwana dipimpin seorang belian. Air ini kemudian disatukan dengan air tuli. Setelah itu ada pesta semalam suntuk diikuti seluruh hadirin (pria dan wanita). Sambil menari-nari mereka saling melempar beras. Acara meriah ini dihentikan saat fajar menjelang dengan upacara menjala hingga fajar menyingsing.
• Hari kedelapan : Upacara berjerak. Seekor ayam dipotong diatas kepala raja, darah ayam kemudian disebar diatas tanah. Ini yang disebut dengan memelas bumi tujuannya agar negeri makmur, tanaman subur, rakyat sejahtera. Lalu dilanjutkan dengan upacara Berumban. Raja dengan badan diselubungi kain kuning dikurung dalam gulungan tilam. Raja akan bergerak dalam beberapa posisi yaitu hadap kiri, kanan dan terlentang. Pada setiap posisi tubuh Raja akan dielus-elus dengan mayang tertundun sebanyak tujuh kali dari kepala ke kaki dan sebaliknya. Setelah itu Raja akan dimandikan pada balai di pinggir sungai. Malam harinya Raja akan dipelas dengan tepung tawar dengan disaksikan para undangan, petinggi dan rakyat seluruh negeri Kutai Kartanegara. Saat itu Raja akan menegaskan kepemimpinannya dengan mengatakan ”Hai, orang Kutai akulah Rajamu”. Ucapan ini disambut oleh semua yang menyaksikan dengan mengatakan ”Pakulun patik Aji”. Dan dengan demikian selesailah rangkaian upacara Erau selama delapan hari.
Esok harinya Raja akan bertahta dan kemudian menerima sembah setia dan ucapan pamit dari seluruh petinggi dari daerah kekuasaannya. Dalam kesempatan ini Raja kembali meminta kesetiaan tanpa syarat kepada para petinggi dengan mengatakan ”Hai para orang tua-tua dari sepuluh negeri, meskipun binimu sendiri, kalau aku benci kepadanya, maka awakpun harus benci kepadanya”. Ucapan ini dijawab oleh para petinggi dengan kalimat ”Kaula nuwun patik Aji, pakulun patik aji”.
Setelah itu Raja akan dipelas oleh saudara putrinya. Raja kemudian turun dari tahtanya menuju guci yang berisi campuran air tuli dan air tanjung riwana. Raja kemudian membasuh muka, meminum dan berkumur-kumur lalu disemburkan kepada saudara putrinya. Selanjutnya saudara putrid akan berjoget diiringi dengan sorak sorai hadirin. Raja kemudian akan ditandu dan dibawa keluar keliling lapangan sebanyak tujuh kali untuk ditunjukkan pada rakyatnya. Setelah itu para hadirin dan petinggi akan meninggalkan paseban dan pulang ke daerah masing-masing.
Rangkaian upacara dan kegiatan selingan dalam acara penobatan raja ini menimbulkan keramaian dan keriuhan. Keramaian karena ada banyak orang berkumpul di pusat kerajaan. Keramaian itu semakin meriah dengan aneka pentas kesenian, adat dan budaya dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di wilayah kekuasaan kerajaan. Suasana keramaian dan pesta inilah yang kemudian tertanam dalam benak dan ingatan masyarakat. Masyarakat tidak terlalu peduli dengan Erau sebagai sebuah perisitiwa sosiopolitik sebagai mana diungkapkan oleh Roedy Haryo AMZ, organik dan pemerhati kebudayaan Kalimantan Timur. Dalam keterangannya dijelaskan bahwa konteks perayaan Erau adalah kepentingan politik rezim penguasa. Erau dimaksudkan untuk menjadi penanda legitimasi penguasa, dimana dari sana bisa diukur sejauh mana seorang penguasa (Raja/Sultan) diterima oleh rakyatnya. Partisipasi masyarakat, kedatangan para petinggi dari berbagai kelompok masyarakat (puak) menjadi perlambang diterimanya kepemimpinan penguasa saat itu oleh mereka. Dalam Salasilah Kutai diceritakan bahwa Erau merupakan kesempatan pertemuan antara Raja/Sultan dengan para petinggi dari wilayah-wilayah yang termasuk dalam kekuasaannya. Pada kesempatan itu akan disampaikan permintaan, petunjuk dan arahan dari sang raja. Apapun titah dan keinginan sang raja harus dituruti.
Senada dengan apa yang disampaikan oleh Roedy Haryo AMZ, Halimi Hadibrata menambahkan bahwa petinggi-petinggi daerah datang bersama rombongan seraya membawa bekal dan sesembahan untuk Raja (upeti). Dengan demikian keramaian sendiri bukan diciptakan oleh Raja dan Kerabatnya. Suasana ramai karena para petinggi datang dengan rombongan besar dimana didalamnya termasuk para pemasak dan kelompok seniman. Raja menyediakan tempat dan kesempatan di sekitar istana agar rakyat bisa berkumpul dan bergembira bersama. Pemberian dan ijin menyangkut tempat dan kesempatan dari Raja inilah yang kemudian dianggap oleh rakyat sebagai tanda kebaikan, keramahan dan keterbukaan Raja beserta kerabatnya terhadap masyarakat umum (biasa). Citra pembauran Raja dan kerabat dengan rakyat pada perayaan Erau terus direproduksi sampai saat ini.
Padahal jika kembali pada penjelasan Roedy maupun Halimi, jika Erau diibaratkan sebagai sebuah dialog kekuasaan, maka Erau merupakan bentuk dialog yang searah. Keterlibatan masyarakat atau rakyat dalam perayaan itu adalah keterlibatan pasif, mereka datang sebagai penonton, pengembira atau pengisi acara. Kembali pada asalnya Erau pada dasarnya adalah perayaan keraton atau adat istiadat/tradisi Kutai dari golongan bangsawan (dalam keraton) yang dirayakan secara publik. Kenyataan seperti ini oleh Cliffords Geertz disebut dengan istilah ’negara teater’, dimana kekuasaan ditegakkan lewat upacara-upacara, seni pemujaan dan produksi aneka simbol yang melegitimasikan raja dan istana sebagai pusat dari tatanan/hirarki kosmos. Secara singkat Geertz mengambarkan sebagai berikut :
Kehidupan ritual keraton – upacara-upacara massal, kesenian yang sangat halus, tata krama yang sangat rumit – tidak selalu merupakan hiasan kekuasaan melainkan merupakan substansinya. ........ Ibukota merupakan panggung sandiwara dimana para agama dan kaum bangsawan dengan dipimpin oleh raja, tak henti-hentinya memamerkan upacara yang megah dimana rakyat bertindak sebagai penonton, pembawa tombak dan sekaligus melalui upeti dan kerja bakti yang wajib ia berikan, sebagai sponsor.
Kembali ke Salasilah Kutai. Pada jaman-jaman awal penduduk atau masyarakat yang mendiami wilayah kerajaan Kutai tidak dibeda-bedakan atau semua disebut sebagai orang Kutai. Atau penyebutan lain yang mengacu pada nama tempat atau daerah aliran sungai. Dalam persoalan adat, kerajaan waktu itu juga mengakui dan menghormati adat dari kelompok masyarakat di sebuah tempat. Hal mana tampak dalam pasal 7 kitab Panji Selaten yang disebut adat adalah sesuatu yang berlaku di suatu kaum (masyarakat) dan daerah, seperti adat daerah Modang, Bahau, Tunjung, Banua, Basap dan sebagainya. Pembedaan penyebutan dan perlakuan baru muncul kemudian dalam Kitab/Undang-Undang Baraja Niti. Perbedaan penyebutan dan perlakuan ini didasarkan oleh sistem kepercayaan atau agama. Islam saat itu menjadi agama ’resmi’ kerajaan. Maka siapa yang tidak memeluk Islam akan mendapat perlakuan diskriminatif sebagaimana terlihat dalam pasal 14 yang berbunyi : Jika membunuh Islam, dibunuh pula kafir itu; kalau dibandingkan dengan pasal 16 yang berbunyi : Kalau Islam membunuh kafir, tiada harus dipulihkan melainkan didenda atasnya. Pembedaan yang mulai muncul dari syiar agama Islam kemudian semakin diperkuat oleh konstruksi yang dibangun oleh bangsa Kolonial. Demi kepentingan menguasai sebagian wilayah Kutai maka mereka menciptakan penyebutan istilah pedalaman dengan segala stereotype dan stigmatisasinya. Tujuannya adalah agar Kerajaan melepas wilayah ’sulit’ itu untuk berada dalam pengaturan kolonial dengan sedikit kompensasi untuk dibayarkan kepada kerajaan.
Pengaruh syiar agama Islam, politik kolonial dan kemudian juga misi Kristen membuat masyarakat Kutai kemudian terkotak-kotakkan baik dalam kategorisasi berbau etnis, agama dan geografis dengan segenap variannya. Mulai muncul istilah Kutai/Melayu/Halo’ vs Dayak, Islam vs Kafir, Islam vs Kristen , juga istilah pesisir vs pedalaman. Kategorisasi seperti ini kemudian menjadi penanda dalam perihal kebudayaan dan kesenian. Di mana dalam pentas perayaan Erau dan pentas-pentas lainnya muncul istilah :
• Seni Budaya Pesisir.
• Seni Budaya Pedalaman.
Selain dua kategori diatas muncul pula kategori Seni Budaya Keraton. Dan tentu saja dibanding dengan dua kategori diatas seni budaya keraton yang dipandang sebagai seni kelas tinggi, halus dan tidak sembarang untuk ditampilkan. Istilah seni keraton merujuk pada jenis kesenian (dan kebudayaan) yang bertumbuh dalam lingkungan keraton atau kelompok bangsawan. Sedangkan istilah pesisir dan pedalaman lebih merujuk pada geografi dan sistem religius masyarakatnya. Kesenian pesisir adalah jenis-jenis seni budaya yang tumbuh dalam kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai suku Kutai. Seni budaya mereka bercorak melayu atau bernafaskan Islam. Sementara istilah kesenian pedalaman disematkan kepada kelompok masyarakat yang disebut sebagai orang pedalaman atau suku Dayak. Seni budaya mereka dianggap berbaur dengan kepercayaan animisme dan dinamisme meski sebagian besar kemudian memeluk agama Kristen.
Dalam perayaan Erau, ketiga kategori kesenian ini selalu ditampilkan bersama meski dalam tempat yang berbeda. Akan tetapi adat, tradisi dan kebudayaan keratonlah yang utama atau masuk sebagai acara inti. Sementara kesenian kelompok pesisir dan pedalaman masuk dalam kategori acara tambahan, yang sifatnya tidak mutlak artinya jika ditiadakan tidak mempunyai konsekwensi apa-apa terhadap jalannya Erau.
Alih Kuasa
Dalam keterangan lebih lanjut, Aji Surya Dharma menuliskan sejak tahun 1971 Erau bukan lagi merupakan upacara adat kesultanan sebab pelaksanaan telah diambil alih oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Erau mulai saat itu dirayakan sebagai bagian peringatan HUT berdirinya Kota Tenggarong yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Erau sebagai adat keraton (jaman kerajaan/kesultanan) yang telah mentradisi selama berabad-abad sebenarnya memang telah berakhir dengan ditetapkannya Kutai Kartanegara sebagai daerah tingkat II (Kabupaten). Dalam konteks pemerintah daerah Erau kemudian dipandang sebagai alat atau sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya, pembinaan dan pengembangan kesenian daerah sebagai bagian dari khasanah budaya nasional. Masuknya Erau dalam ‘calendar event’ pemerintah daerah secara otomatis akan merubah kepentingan, tekanan, nilai-nilai spiritual dan ritualita perayaan Erau itu sendiri.
Peralihan Erau ke tangan pemerintah daerah tentu saja bukan tanpa sebab. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan untuk mengenggam Erau dalam tangan ’kekuasaan’ nya. Sebab selama berabad-abad Erau identik dengan Kerajaan/Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Erau merupakan tanda hubungan antara wilayah kekuasaan dan rakyat dengan Raja/Sultan. Dengan dilaksanakannya Erau oleh pemerintah daerah, maka bukan hanya riwayat Kerajaan/Kesultanan yang tamat melainkan juga hubungannya dengan rakyatpun habis sudah.
Kondisi seperti ini pernah dipertanyakan oleh Bihaddy Arss (alm), seorang spiritualis yang bergelar Raden Setia Sentana yang menilai perayaan Erau dalam rangka HUT Kota Tenggarong kurang memberi perhatian pada acara adat. Akibatnya perhatian masyarakat lebih kepada acara opening ceremony. Baginya perayaan Erau model seperti ini merupakan kekeliruan yang harus diluruskan dengan mengembalikan menjadi perayaan Erau adat yang sebenar-benarnya.
Penilaian Bihaddy Arss ini menarik untuk ditelaah lebih jauh menyangkut apa yang dimaksud dengan Erau Adat?. Jika dilihat perayaan Erau pada wilayah publik bisa dikatakan sebagai acara kenegaraan dengan demikian keterlibatan publik/masyarakat adalah keterlibatan pasif. Dengan demikian Erau Adat sebenarnya merupakan milik dan kepentingan Kerajaan/Kesultanan untuk menjadi penanda hubungan/komunikasi politik-kultural dengan rakyat/masyarakatnya. Dengan demikian pada mulanya Erau bukanlah murni sebagai sebuah acara kebudayaan (adat) semata tanpa muatan politik dan kekuasaan. Peralihan sistem kekuasaan dari bentuk kerajaan/kesultanan ke pemerintahan daerah tingkat II sebenarnya diputuskan atas dasar keberatan aktivis nasionalis di Kalimantan Timur saat itu yang tidak menghendaki penetapan Kutai sebagai Daerah Istimewa dimana secara turun temurun kepemimpinannya akan ada di tangan kesultanan. Para aktivis nasionalis tidak menghendaki kepemimpinan feodal karena dipandang tidak sesuai dengan nilai demokrasi. Kabupaten Kutai yang beribukota sama dengan Kesultanan Kutai Kartanegara yaitu Tenggarong dengan sendirinya mewarisi tradisi perayaan Erau. Namun tentu saja Erau dalam konteks yang berbeda. Erau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai dirayakan sebagai bagian dari HUT Kota Tenggarong sejatinya adalah Erau baru meski susunan atau model acaranya sebagian besar mengacu pada perayaan Erau Kerajaan.
Perayaan Erau dalam konteks seperti pada akhirnya memang menimbulkan problematika tersendiri. Meski dari hari ke hari perayaan Erau makin meriah dan meluas jangkauannya namun segenap polemik tetap senantiasa menyertainya.
Panggung Otonomi Daerah
Peperangan seru empat ksatria (Sri Rama Kalih Raden Laksana, Rahwana Dasamuka, Perinitisana dan Badang Layar Bersih) dalam cerita carangan Ramayana versi Kutai dalam iringan gamelan sederhana dan gong dalam hentakan keras serta cepat tak seseru jumlah penonton yang menyaksikannya. Kelompok wayang orang versi Kutai yang lazim disebut Damarwulan yang datang jauh-jauh dari desa Sembeban, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kukar untuk meramaikan perayaan Erau dan Festival Keraton Nusantara 2002. Namun pentas cerita Maharaja Nenek Rasgul Munggah di Negara Pesisir Laut seakan menjadi milik pemain Damarwulan itu sendiri. Jumlah penonton yang datang bisa dihitung dengan jari. Pentas Damarwulan ini sunguh kontras dengan keramaian di tepian sungai Mahakam. Riuh canda, tawa dan tepuk tangan membahana menyaksikan letusan dan gebyar pesta kembang api. Lukisan warna-warni menghiasi langit diatas pulau Kumala. Pulau di tengah sungai Mahakam yang tengah bersolek untuk menjadi sentral wisata. Cantiknya pulau Kumala dan kukuhnya jembatan Mahakam II dalam balutan warna-warni kembang api yang didatangkan dari Cina membuat kesenian rakyat semakin terpinggirkan.
Nurhansah, sang pengabdi seni dan sutradara pentas Damarwulan hanya bisa pasrah. "Tetapi, kita bisanya hanya begini. Mau bagaimana lagi," katanya seraya menunjukkan layar panggung (backdrop) yang terbuat dari kain lusuh. Gambar dan tulisannyapun hanya dengan goresan kuas seadanya. Kostum yang dikenakan pemain dan gamelan yang mengiringinya sebenarnya juga sudah tidak layak pakai. Kondisi ini sangat kontras bila dibandingkan dengan sikap pemerintah Kutai Kartanegara yang tak segan mengeluarkan ratusan juta untuk mendandani ’para prajurit’ Keraton Kutai Kartanegara. Seragam dan perlengkapan prajurit semua serba baru. Damarwulan yang mestinya jadi tuan rumah ditanah sendiri ternyata sulit untuk bertahan hidup. Bahkan dalam keterangan lanjutnya, Nurhansah bukan hanya kostum dan peralatannya yang usang, namun ceritanyapun juga demikian. ”Budaya khas Kutai sudah sulit untuk digali karena banyak yang sudah mati”, tandasnya. Erau di masa otonomi daerah memang semakin meriah. Erau telah berkembang menjadi sebuah festival yang pesertanya tidak hanya datang dari segenap penjuru Kutai Kartanegara, melainkan dari berbagai kota di penjuru Nusantara.
Nasib kelompok Damarwulan ini adalah sebuah ironi dan cerita sedih disaat pemerintah daerah tengah getol melakukan upaya rekonstruksi sejarah menyangkut kehormatan dan kebanggaan terhadap budaya keraton Kutai Kartanegara. Sultan telah kembali didudukkan dalam tahtanya pada pada tanggal 22 September 2001. Mulai saat itu H Adji Mohammad Alehoeddin II yang telah berusia 88 tahun menjadi Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang ke 20. Namun kehadiran Sang Sultan, sekurang-kurangnya sampai dengan tahun 2002 belum berbuah banyak. Panggung kesenian tradisional justru semakin tergeser dengan panggung kesenian artis ibukota. Erau semakin semarak dengan acara-acara yang tak ada kaitannya sama sekali dengan pesta rakyat seperti Kejuaraan Nasional Terjun Payung dan pawai motor besar (moge-motor gedhe). Pentas pamer kemewahan para bikers dengan raungan knalpot yang sanggar menyeret perhatian masyarakat hingga berpaling dari pentas kesenian tradisional yang sebenarnya sedang ’dipestakan’ saat itu.
Namun setelah beberapa tahun Erau dilaksanakan secara besar-besaran dan kontinyu, mulai tahun 2004 sampai dengan tahun ini Erau yang begitu dibangga-banggakan bahkan oleh masyarakat Kalimantan Timur tumbang. Gonjang-ganjing politik di Kutai Kartanegara pada tahun itu menyeret masyarakat dan lembaga politik serta pemerintahan dalam kelompok-kelompok yang memungkinkan konflik menjadi manifest. Dengan alasan kondisi keamanan perayaan Erau kemudian dibekukan. Tahun-tahun berikutnya ternyata Erau juga masih membeku. Pemerintah daerah beralasan Erau telah kembali diserahkan kepada pihak keraton dan meminta pihak keraton agar lebih mandiri. Ditenggarai sikap seperti ini didasari atas hubungan antara kepala pemerintah daerah (Bupati) dan pihak keraton mulai tidak akur lagi. HR. Syaukani yang mencalonkan diri untuk bertarung dalam pilkada bupati secara langsung untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia tahun ternyata kurang mendapat dukungan penuh dari pihak Keraton. Dukungan justru diarahkan kepada pasangan lain dimana bakal calon bupatinya merupakan salah satu kerabat keraton.
Bupati incumbent yang akhirnya memenangkan pilkada dengan prosentase yang monumental itu akhirnya bersikap dingin terhadap keraton. Dalam sebuah kesempatan Syaukani mengatakan "Bukan kita batalkan, tapi kami menyuruh silakan dilaksanakan tapi cari sponsor sendiri. Sudah berapa kali kita beri kail (beri bantuan dana pemerintah daerah), jadi sekarang kita persilakan gelar sendiri dan cari sponsor sendiri". Sikap seperti ini tentu digugat oleh pihak keraton. "Pelaksanaan Erau ini 'kan pihak kesultanan tergantung pemerintah. Kesultanan sejak berdirinya Erau tidak pernah meminta Erau, tapi yang minta Erau adalah pemerintah daerah sekaligus merayakan HUT Kota Tenggarong (jatuh pada setiap 28 September, Red). Sedangkan untuk melestarikan adat istiadat dan budaya itu 'kan dananya harus dari pemerintah daerah. Tidak mungkin dari Sultan, mau ambil dana dari mana?," kata H Adji Azuar Poeger, Protokol Kesultanan dan Pengembangan Objek Wisata Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dalam sebuah wawancara kepada Kaltim Post. "Intinya, kalau memang Sultan (H Aji Muhammad Salehuddin II, Red) diangkat untuk melestarikan budaya dan adat istiadat, maka biaya ditanggung oleh pemerintah daerah. Berbeda dengan pemerintahan dulu yang dikuasai kerajaan, sekarang ini 'kan Sultan hanya melestarikan budaya adat. Kalau tidak ditanggung pemerintah daerah, bagaimana bisa berjalan," lanjutnya kembali.
Tanpa membantah ataupun mengiyakan soal konflik ’politik’ antara Bupati dan Keraton yang berimbas pada pelaksanaan Erau, Philip Dunggau staf dibagian pemdes pemda Kukar memberi keterangan lain. Menurutnya, dengan ditahtakannya kembali putra mahkota sebagai Sultan maka diharapkan upaya pelestarian adat dan kebudayaan Kutai Kartanegara akan menjadi tanggungjawab pihak keraton. Proses ini menjadi babakan baru dari perjalanan Erau, dimana secara bertahap akan diserahkan kembali pelaksanaannya pada pihak keraton. ”Nah, dalam proses ini rupanya komunikasi dan aspirasi baik dari pihak pemda (bupati) dan keraton (kerabat kesultanan) tidak selalu mulus serta sama. Ada ketidaksepahaman dan mungkin juga ketersinggungan yang membuat Bupati kemudian tidak mau lagi mengurus dan mendukung pelaksanaan Erau,” terang Philip lebih lanjut.
Lepas dari segenap kelebihan dan kekurangan dari penyelenggaraan Erau, dalam pandangan Pak Rustam seorang pengabdi seni Benuag di Desa Pondok Labu, acara Erau tetaplah merupakan kesempatan terbaik untuk memperkenalkan kesenian, adat dan olahraga tradisional berbagai suku yang ada dan tinggal di Kutai Kartanegara. Dia mengakui tak tahu menahu soal kenapa Erau tidak diselenggarakan lagi. Tapi dalam akhir perbincangan sempat tercetus ucapan bahwa penyelenggaraan acara Erau memang bergantung pada kemauan Bapak Bupati.
Korporasi Budaya
Jika harus bicara soal keuntungan atau benefit dari pelaksanaan Erau, siapa yang sesungguhnya diuntungkan dan apa bentuknya. Tentu saja banyak pihak diuntungkan, apapun bentuk keuntungan itu. Yang membedakan mungkin soal besar kecilnya. Pedagang baik yang regular maupun dadakan bisa dipastikan akan meraup untung sebab selama berhari-hari kota Tenggarong ramai dengan kedatangan ribuan orang. Jenis bisnis layanan seperti penginapan, hotel, transportasi dan komunikasi juga tidak sepi dari konsumen. Namun keuntungan disini adalah jenis keuntungan jangka pendek atau sesaat.
Masyarakat adat atau tradisional sebagaimana dikatakan oleh Pak Rustam, pengabdi seni desa Pondok Labu juga merasakan bahwa Erau merupakan acara yang penting untuk memperkenalkan adat dan kebudayaan masyarakatnya. Dalam kesempatan itu (sejauh diundang) mereka bisa mementaskan berbagai kesenian, acara adat dan olahraga tradisional mereka sehingga dikenal oleh masyarakat luas. Maka bagi Pak Rustam, keuntungan dari penyelenggaraan Erau adalah sebuah kesempatan untuk tampil atau pentas di depan publik. Sebuah kesempatan yang selama ini langka baginya.
Berangkat dari pernyataan Anhar Gonggong, seorang sejarawan pada wawancara dengan Harian Republika (Sabtu, 22 September 2002) yang mengatakan bahwa Erau tak ubahnya hanya sebuah event budaya saja maka keuntungan terbesarnya bisa jadi ditangan penyelenggara. Penyelenggara ini dalam bahasa pak Rayun, pengabdi seni Benuaq disebut dengan panitia. Panitia terutama berasal dari unsur pemerintah daerah dan kemudian didukung oleh LPKK (lembaga pembinaan kebudayaan kutai) dan lain-lainnya. Panitia inilah yang dipandang paling mendulang untung sebagaimana disentil oleh Litbang PDKT, Jiu Hardi, MM, dalam sebuah dialog tentang PON XVII/2008. Soal penyelenggaraan PON XVII, Jiu Hardi mengingatkan agar jangan sampai membiarkan warga etnis Dayak hanya sebagai obyek yang dimanfaatkan dan kemudian tidak memetik hasil apa-apa dari pesta akbar olahraga tersebut, dengan mengatakan “Jangan seperti pesta adat Erau di Tenggarong Kutai Kertanegara, warga Dayak diminta menari dan mereka hanya diberi ongkos transpor. Itu saja, mereka tidak mendapat hasil apa-apa dari kegiatan itu. Yang enak tetap pejabat.”. Hal senada dikatakan oleh Pak Rayun yang kerap membawakan kesenian dan adat Benuaq dalam pentas Erau. Baginya begitu Erau selesai panitia bisa pulang membawa mobil plat putih (baru), sementara dia tetap biasa-biasa saja. Kesenian dan adat istiadat yang dibawakannya tetap saja terpuruk dan tidak terberdayakan.
Tidak bisa dipungkiri lagi sekarang, pemerintah daerah lewat dinas pariwisata dan budaya, birokrasi dan lembaga kebudayaan serta perspektif politik ekonomi menjadikan Erau dalam proses ekonomisasi senibudaya dan ritual. Erau bagi masyarakat Kutai ( dan Kalimantan Timur) kerap dipandang sebagai salah satu puncak kebudayaan menjelang tahun 2000 ke atas memang tengah mengalami pergeseran yang kuat. Panitia bertindak sebagaimana layaknya sebuah event organizer, memburu keberhasilan lewat indikator yang berbasis pada ’ideologi angka’. Angka pengunjung (wisatawan domestic dan asing), tingkat hunian hotel, artis ibukota yang manggung, kontingen daerah lain dan mancanegara yang hadir, pejabat tinggi yang datang menyaksikan, transaksi dalam pameran dagang dan lain sebagainya. Lewat pengelolaan Erau model seperti ini maka tingkat keterlibatan warga, komunitas adat dan pengabdi budaya sebagai pendukung utamanya mengalami kemerosotan yang luar biasa. Erau bukan lagi tempat untuk mengungkapkan ekspresi kegembiraan bersama.
Apa yang terjadi di sekitar Erau mau tak mau mengingatkan pada Mc world sebuah istilah yang digunakan oleh Benjamin Barber untuk mengambarkan proses ‘tawar-menawar’ atau pergulatan komunitas local (daerah otonom) untuk mempertahankan solidaritas dan tradisinya (adat-istiadat, kesenian dan kebudayaan) dengan mempergunakan infrastruktur kapitalisme mutakhir. Lewat Erau, pemerintah daerah (panitia pelaksana) hendak ‘menjajakan’ tradisi yang disajikan secara instant agar menjadi ‘merk dunia’ dan mesin penghasil pundit-pundi rupiah. Erau yang perayaannya (festival) yang semakin luas cakupannya (dari local, nasional dan internasional) adalah strategi untuk memasarkan dan mengembangkan kekayaan (potensi) adat, kesenian dan budaya local tertentu (produk indigenous) agar meningkat statusnya menjadi merk dunia.
Membuat produk ‘eksotik’ meningkat daya saingnya tentu bukan pekerjaan yang mudah. Jika perayaan Erau dengan segala aksesori festival tambahannya ditujukan untuk menggaet kedatangan wisatawan maka hasil yang dituai tidaklah sebanyak yang digembar-gemborkan. Marzuki Usman, mantan menteri pariwisata dalam pemberitaan harian Republika (Minggu, 22 September 2002) menyayangkan turis asing yang datang tidak terlalu besar jumlahnya. Dia menuduh minimnya promosi sebagai biangnya. Senada dengan itu Anhar Gonggong juga menyatakan kalau dibilang acara ini dijadikan momentum bangkitnya kepariwisataan, ia tidak melihat adanya upaya panitia penyelenggara ke arah sana. Baginya, adalah aneh kalau Erau dan FKN III didengung-dengungkan menjadi tonggak pariwisata, sebab hampir tak terlihat satu pun orang asing menyaksikan. Benarkah demikian?. Mungkin perlu kajian lebih lanjut, namun dalam era otonomi daerah bisa dikatakan bahwa Kutai Kartanegara adalah salah satu daerah yang rajin mengirim misi kesenian/kebudayaan ke luar negeri.
Umpama Erau adalah sebuah korporasi, dalam rentang waktu antara tahun 1999 – 2003 modal yang ditanamkan oleh pemerintah daerah Kukar sangatlah besar. Pada setiap pelaksanaannya Erau menyerap dana milyaran rupiah. Besarnya dana itu sesaat memang mampu menghidupkan atau memberi nyawa terhadap seni dan kebudayaan lokal sebagai produk utamanya. Hanya saja jika kembali menyimak keluhan Pak Rustam yang mengatakan kesenian/kebudayaan lokal bukannya diberdayakan melainkan diperdayakan, maka gelontoran dana besar-besaran dan peran lembaga pembinaan/pemberdayaan kesenian dan kebudayaan penting untuk dipertanyakan. Erau dan event-event kebudayaan lainnya ternyata justru membuat ketergantungan kelompok kesenian dan masyarakat kebudayaan yang semakin besar pada pemerintah.
Siapa Punya, Siapa Peduli
Kutai Kartanegara dianggap mempunyai tradisi rutin yang digelar setiap tahun (meski dalam kenyataannya tidak demikian) yang berisi aneka laku baik yang dalam perspektif tradisional/adat budaya lokal dan modern-kontemporer tengah berusaha untuk berbenah serta tampil semakin baik. Apa sesungguhnya Erau itu dan bagaimana bisa tetap ada dalam hati masyarakatnya ditengah derasnya ekonomisasi ruang. Bagian terpenting yaitu keterlibatan masyarakat termasuk didalamnya adalah pengabdi kesenian/kebudayaan lokal menjadi penting untuk direnungkan.
Erau sebagai salah satu puncak kebudayaan Kutai (Kalimantan Timur) memiliki akar yang kuat dalam sejarah masyarakatnya. Meski senantiasa mengalami pergeseran dari waktu ke waktu, namun dalam masa pemerintahan Bupati Syaukani HR guncangan terhadap Erau terasa sangat deras. Erau ditempatkan dalam bayang-bayang masa lalu, masa kejayaan Kerajaan Kutai Mulawarman dan Kutai Kartanegara. Erau dengan segala pernak-perniknya disimbolkan sebagai kebangkitan kebudayaan Kutai, symbol pemersatu antar masyarakat yang plural dan tahap menuju percaturan wisata budaya global. Dalam pandangan Anhar Gonggong, antropolog dan sejarawan yang menyaksikan Erau/Festival Keraton Nusantara tahun 2002 menyatakan perayaan ini tak lebih dari sebuah event budaya biasa. Namun dalam penuturan lebih lanjut kepada harian Republika dikatakan bila ditinjau dari aspek antropologi, Festival Erau dan FKN punya makna mendalam. ''Keduanya menjadi bagian tak terpisahkan dari kebermacaman sejarah bangsa kita,'' katanya. Kebermacaman sejarah tersebut, lanjutnya, kemudian berproses hingga menjadi Indonesia yang multietnis dan budaya. Keterkaitan ini menumbuhkan kesadaran perlunya memelihara budaya untuk mempertahankan keutuhan bangsa dari ancaman disintegrasi. Anhar mengakui banyaknya kesultanan dan kerajaan di tanah air saat ini tidak lebih dari sekadar simbol kekayaan dan kekuatan sejarah masa silam. Sebab kini, kesultanan yang ada sudah tidak punya pengaruh lagi di Indonesia. Kendati demikian, katanya, keberadaan mereka tidak lantas dikesampingkan. Pengaruh para sultan dan raja diakui masih tetap ada di lingkup masyarakat sekitar. Oleh karenanya, adat istiadat dan kebiasaan masing-masing kesultanan harus dipelihara, terutama sebagai simbol pemersatu.
Ungkapan Erau sebagai simbol pemersatu mungkin bisa dicapai dalam bentuk fisik. Artinya sebagai sebuah ruang, Erau adalah tempat bagi berbagai kesenian, adat budaya dan olahraga tradisi tampil bersama berbaur, bersanding dengan aneka ritus modern kontemporer lainnya. Erau tetap tampil sebagai pertautan erat antara penduduk asli dan pendatang sebagaimana terenda berabad lamanya. Syaukani HR secara tegas mengatakan ”Esensi Erau bukan semata-mata merupakan pesta yang menampilkan seni dan budaya, tetapi mengandung makna persatuan, kesatuan dan perdamaian”. Persoalannya apakah benar demikian?. Fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan Erau yang kemudian batal di tahun 2004 dan seterusnya sampai sekarang justru karena Erau tak mampu mempersatukan kepentingan para pihak (pemerintah/bupati dan kerabat keraton).
Cerita lain misalnya soal pementasan Damarwulan yang sepi penonton dan kemungkinan seni tradisional lainnya akibat kalah bersaing dengan penampilan artis-artis ibukota serta pertujukan dari luar tentu membuat makna persatuan, kesatuan dan perdamaian yang dibangun atas narasi sejarah besar menjadi sulit untuk dirasakan. Budi Warga, pemerhati seni budaya Kukar dikatakan Erau semakin jauh dari tradisi karena yang paling menonjol justru sisi kontemporernya. Tarian massal kreasi baru hasil, karnaval atau pawai, pertunjukkan musik pop, rock dan dangdut, pesta lampion, pesta kembang api, bazar dan lain-lainnya kesemarakkannya mampu menenggelamkan paduan oleh suara dan gerak upacara, seni tradisi yang dalam persepsi kebanyakan orang dipandang monoton.
Hanya ini tidak berarti yang tradisional tidak menarik lagi. Masih ada bagian utama dari upacara Erau yang masih menyedot perhatian yaitu pada bagian penutup dimana disana akan dilaksanakan ritual mengulur naga yang dilanjutkan dengan acara siram-siraman air atau balimbur. Dalam upacara ini seekor naga berkerangka bambu sepanjang 13,5 meter berkepala dan berekor kayu lempong akan dililit dengan kain kuning dan diberi sisik warna-warni. Ada 5 – 7 lekukkan dan dibawahnya dipasang kaki sebagai penyangga agar naga itu bisa berdiri.
Dewa Pangkon dan Dewa Balian akan mengiringi turunnya naga itu dari Kedaton/Istana menuju dermaga untuk kemudian dinaikkan diatas kapal yang akan membawanya ke Kutai Lama dimana akan diadakan acara beluluh bagi para pejabat atau sesepuh yang akan dieraukan. Mereka yang akan dieraukan duduk di balai Tambak Karang. Setelah ditaburi tepung tawar oleh petugas adat, maka air tuli yang dibawa oleh Pangkon akan diserahkan kepada sesepuh untuk kemudian dipercikkan kepada para hadirin. Percikan air itu menandai mulainya acara Balimbur.
Bunyi gamelan terus dibunyikan mengiringi keberangkatan kapal untuk melakukan perjalanan bolak-balik sebanyak 7 kali antara jembatan Tenggarong dan Kutai Lama sebagaimana diriwayatkan dalam legenda Kutai. Setelah itu perlahan naga diturunkan ke sungai. Pangkon akan memotong kepala naga untuk disimpan dan digunakan pada tahun berikutnya. Masyarakat yang berada di sekitar tempat menghanyutkan naga akan memperebutkan kain kuning pembungkus naga yang dipercaya mendatangkan berkah.
Acara siram-siraman yang dipercaya menjadi simbol membersihkan diri dari kotoran, kejahatan dan niat-niat jahat yang sering menguasai seseorang serta memberi kekuatan untuk menangkal marabahaya dan malapetaka yang datang sewaktu-waktu akan berakhir pada pukul enam sore. Dengan selesainya balimbur maka usai sudah, namun dalam keadaan yang basah kuyub dan tubuh mengigil karena dingin mulai menyerang banyak muda-mudi tersenyum gembira dalam hati sebab balimbur telah memberi kesempatan untuk berkenalan dengan pujaan hati yang moga saja esok bisa berjodoh dengannya.
Upacara mengulur naga dan balimbur (saling siram) mungkin merupakan bagian kecil dari ritualita Erau yang mengisi ruang batin masyarakat Kutai. Meski aksentuasinya tak begitu keras, suara-suara seputar dampak kosmologis akibat tidak dilakukannya Erau tertangkap juga. Nila seorang aktivis mahasiswa yang tengah studi di Unikarta mengatakan kemungkinan dampak akibat tidak ada Erau memang ada. Dia menyebutkan kejadian (kesialan dan bencana) yang beruntun, seperti kebakaran, orang tengelam di sungai Mahakam, gonjang-ganjing politik yang terus menerus terjadi di Kukar dan yang terakhir adalah banjir besar yang mengenangi area begitu luas. Banjir bisa jadi merupakan pertanda sang naga tengah bergolak karena Erau tidak dilakukan lagi (upacara mengulur naga). Pak Rusman sempat juga menyatakan bahwa karena tidak di-erau-kan naga di Mahakam menjadi marah dan lapar. Makanya banyak peristiwa tidak mengenakkan terjadi di Kutai Kartanegara saat ini. ”Barangkali itu juga yang membuat Pak Bupati di kurung oleh KPK di Jakarta”, ungkapnya sambil tersenyum.
Pelaksanaan Erau memang pasang surut sebagaimana elevasi air sungai Mahakam, sungai kehidupan bumi Kalimantan Timur. Itulah sebuah resiko jika sebuah tradisi, adat atau kebudayaan telah berada dalam wilayah kekuasaan pemerintah (negara). Hal mana pelaksanaanya akan timbul tengelam seiring dengan kepentingan yang tengah mereka utamakan. Penetrasi pemerintah daerah terutama dinas pariwisata dan kebudayaan serta lembaga pembinaan adat, kesenian, kebudayaan baik yang bentukan pemerintah maupun kelompok lainnya yang kurang paham secara mendalam menjadikan kelompok masyarakat dan seniman tradisional kian tergantung pada cara-cara proyekan yang dangkal. Para birokrat dan panitia justru yang sering ingin tampil di depan, merancang program dengan sangat artifisial termasuk membongkar pasang acara dengan berbagai tambahan tanpa tahu konteksnya. Berbagai pidato dalam gebyar seremoninya juga selalu menekan-nekankan kepentingan menjaga tradisi, budaya yang dengannya akan mampu mengangkat harkat sosial dan tingkat kehidupan ekonomi warga.
Sebagai pertanyaan sekaligus renungan akhir, Erau sebenarnya punya siapa dan siapa pula yang peduli terhadapnya?. Entahlah, tapi yang jelas tidak banyak pihak yang ’ribut’ ketika tahun 2004 dibatalkan pelaksanaannya dan tahun-tahun berikut tak jelas posisinya. Kebanyakan hanya menunggu dan bahkan ada saling lempar tanggungjawab. Intinya bukan soal tidak mau melaksanakan tapi siapa yang menanggung dananya. Lalu dimana peran warga?. Adakah masih ada girah masyarakat Kutai untuk memupuk kegembiraan, merayakan keberhasilan dan kebersamaan dalam ruang ekspresi publik lewat rasa syukur yang beralaskan tradisi lingkungannya?. Semoga saja masih ada, mulai akhir tahun lalu sampai dengan saat ini menunjukkan energi ’kebersamaan’ untuk membebaskan sang Bupati yang menginap di KPK tak surut-surut juga.
